Ket. Foto: Anggota Fraksi PAN–NasDem, Abdul Giaz.
Samarinda — Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur tahun 2026 dinilai berpotensi menghambat rencana pembangunan strategis yang sebelumnya menjadi prioritas pemerintah provinsi.
Kondisi penurunan fiskal tersebut membuat DPRD menyoroti kejelasan arah kebijakan pembangunan, terutama terkait proyek konektivitas regional yang telah lama disuarakan.
Anggota Fraksi PAN–NasDem, Abdul Giaz, menyampaikan bahwa pembahasan APBD tahun depan mengharuskan pemerintah provinsi menentukan langkah-langkah korektif agar sejumlah agenda pembangunan tidak berhenti di tahap perencanaan.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka cara mengalihkan fokus belanja tanpa mengabaikan program yang telah diumumkan sebelumnya.
“Pemerintah perlu menjelaskan langkah-langkah strategis dalam merumuskan kembali prioritas pembangunan, sekaligus mencari sumber pendanaan alternatif yang dapat berasal dari kolaborasi dengan sektor swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun lembaga non-pemerintah,” ujar Abdul Giaz, Jum’at (5/12/2025).
Dalam pembahasan itu, Fraksi PAN–NasDem mengingatkan bahwa persoalan konektivitas antardaerah selama ini menjadi hambatan mobilitas dan distribusi.
Usulan penguatan akses darat, terutama di wilayah-wilayah penyangga pusat pertumbuhan, dinilai belum mendapatkan perhatian memadai sehingga risikonya akan semakin melebar apabila ruang fiskal terus menyempit.
Giaz menyoroti panjangnya daftar jalur yang membutuhkan perbaikan seperti ruas Samarinda–Kutai Barat serta lintasan Bontang–Kutai Timur menuju Berau.
Selain akses dasar yang masih tertinggal, terdapat beberapa proyek jaringan transportasi berskala besar yang juga perlu kejelasan kelanjutannya.
Ia menyebut rencana Jalan Tol Samarinda–Bontang sebagai contoh agenda besar yang memerlukan kepastian politik anggaran agar tidak berhenti dalam tahap wacana.
Proyek tersebut sebelumnya sempat disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud saat kunjungan ke sejumlah wilayah pesisir.
“Pertanyaan penting yang kami ajukan adalah, bagaimana kelanjutan dan nasib dari proyek jalan tol tersebut,” tutup Abdul Giaz.
Penyusutan APBD 2026 mencapai titik sensitif karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin pemerintahan serta transfer ke kabupaten/kota. Dengan komposisi anggaran saat ini, ruang fiskal bagi pembangunan fisik menjadi semakin terbatas dan menuntut kreativitas pembiayaan dari berbagai skema di luar APBD.
Kondisi tersebut membuat Fraksi PAN–NasDem menilai penting adanya strategi pendanaan jangka panjang, terutama untuk memastikan proyek strategis tidak mengalami stagnasi yang dapat berdampak pada pertumbuhan wilayah dan konektivitas daerah.
(Adv/DprdKaltim)
