PENAJAM – Pemerintah Kabupaten mulai melakukan penghematan besar-besaran dilingkungan pemerintahan.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, menjelaskan sejumlah langkah pengendalian belanja rutin kantor yang akan segera dijelaskan dalam surat edaran resmi kepada seluruh OPD.
Perubahan paling mencolok terlihat pada fasilitas operasional harian.
Muhajir menyatakan bahwa kebijakan pemberian BBM operasional untuk pejabat mulai dari level eselon II (Kepala Dinas) hingga level Kepala Bidang (Kabid) kini sudah ditiadakan.
Tidak hanya itu, anggaran untuk bimbingan teknis (Bimtek) di masing-masing dinas dan sewa kendaraan juga dipangkas habis.
”Kami melakukan penghematan dalam belanja rutin terutama belanja operasional. Contohnya BBM, tidak ada lagi jatah operasional untuk eselon II sampai Kabid. Bimtek juga sudah tidak kami anggarkan lagi di OPD,” papar Muhajir, (28/1/26).
Di sisi lain, standar jamuan rapat pun tidak luput dari pemotongan. Muhajir menceritakan bagaimana standar biaya snack (makanan ringan) yang dulunya Rp25.000 per porsi kini diciutkan menjadi Rp12.500 saja.
Bahkan, dalam beberapa rapat internal, fasilitas makan minum kini mulai dihilangkan sepenuhnya.
”Tadi saja rapat dengan perwakilan desa tidak ada makan siangnya, kami hilangkan. Kami minta OPD kalau mau ada snack, belinya kue-kue di pinggir jalan saja. Kita harus mengubah kebiasaan lama karena anggarannya memang sudah dikurangi. Jangan sampai pelaksanaannya tetap mewah tapi anggarannya tidak ada, nanti malah jebol,” pungkas Muhajir.
Langkah ini diambil agar seluruh perangkat daerah memiliki “rasa prihatin” dan empati terhadap kondisi keuangan daerah saat ini, sehingga dana yang ada bisa dialokasikan untuk urusan yang lebih mendesak.
