PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) bergerak cepat menanggapi gelombang kritik netizen di media sosial terkait pelayanan kesehatan.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, memimpin rapat darurat untuk mengevaluasi total kinerja RSUD Ratu Aji Putri Botung.
Langkah tegas ini diambil setelah sebuah kasus anak sakit menjadi viral dan memicu komentar pedas masyarakat terhadap kualitas layanan rumah sakit tersebut.
Dalam pertemuan yang dihadiri Dinas Kesehatan, pihak RSUD, BPJS Kesehatan, hingga Dewan Pengawas, Waris Muin menegaskan bahwa standar medis tidak boleh hanya terpaku pada angka atau prosedur yang kaku.
Ia meluruskan kesalahpahaman yang sering terjadi di lapangan, misalnya soal batas suhu tubuh pasien BPJS untuk bisa masuk kategori gawat darurat.
Menurutnya, jika secara klinis pasien butuh pertolongan cepat, petugas wajib langsung bertindak tanpa kompromi.
“Saya tegaskan, keselamatan nyawa pasien harus berada di atas segala urusan administrasi. Jangan sampai aturan teknis menghalangi warga mendapatkan hak dasarnya untuk ditolong,” ujar Waris dengan nada tegas.
Waris memberikan instruksi khusus kepada pihak rumah sakit agar tidak sekali-kali menolak pasien yang datang dalam kondisi darurat.
Hal ini berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang status kepesertaan BPJS maupun kendala teknis lainnya.
Ia ingin memastikan bahwa setiap warga yang datang ke rumah sakit merasa aman dan terlayani dengan baik sejak pertama kali menginjakkan kaki di ruang instalasi gawat darurat.
Sebagai solusi nyata agar masalah serupa tidak terulang, Pemkab PPU berencana membuka kanal pengaduan khusus.
Jalur komunikasi ini nantinya akan terhubung langsung dengan meja kerja Wakil Bupati.
Tujuannya agar warga memiliki akses untuk melaporkan kendala pelayanan secara real-time.
Dengan sistem satu pintu ini, pemerintah daerah bisa memantau kualitas layanan kesehatan setiap hari dan memastikan setiap keluhan segera ditangani.
“Kami ingin komunikasi antara tenaga medis dan pasien bisa segera teratasi. Warga harus punya tempat mengadu yang responsif,” tambahnya.
Meski melakukan evaluasi besar-besaran, Abdul Waris Muin menekankan bahwa langkah ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau mencari “kambing hitam”.
Sebaliknya, ia ingin menjadikan kasus viral ini sebagai titik balik bagi Pemkab PPU untuk membenahi sistem kesehatan.
Harapannya, layanan kesehatan di PPU ke depannya bisa lebih humanis, peduli, dan cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
“Momen ini kami jadikan pelajaran berharga untuk berbenah. Fokus kita adalah masa depan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih memanusiakan manusia,” pungkasnya.
