Pemkab PPU Pastikan Penyusunan Peraturan Bupati Dilakukan Efektif Tanpa Boros Regulasi

PENAJAM — Selain fokus merampungkan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) baru, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga melakukan penyesuaian intensif terhadap kebutuhan peraturan pelaksana. Penyesuaian ini mencakup regulasi turunan dari berbagai Perda yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

Kepala Bagian Hukum Setkab PPU, Pitono, mengungkapkan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materi muatan serta batasan kewenangan yang memerlukan pengaturan teknis lanjutan.

“Aturan pelaksana itu nantinya akan dituangkan secara resmi melalui produk hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup),” Ungkap pitono, (14/10/26).

Kendati demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa pembentukan Perbup pelaksana tidak akan dilakukan secara berlebihan atau tumpang tindih.

Pitono menerangkan bahwa satu Perda kerap memuat sejumlah kewenangan berbeda, namun hal tersebut tidak otomatis diterjemahkan menjadi banyak peraturan bupati yang terpisah-pisah.

“Satu Perda itu kan kadang-kadang ada lima kewenangan di Perbup, tapi lima kewenangan itu bukan lantas menjadi lima Perbup. Bisa jadi lima kewenangan itu bisa jadi satu Perbup,” jelas Pitono.

Kebijakan penggabungan materi kewenangan ke dalam satu Perbup ini diambil demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun instansi pelaksana.

Pemerintah daerah ingin menghindari kerancuan birokrasi akibat terlalu banyaknya produk hukum turunan untuk satu tema peraturan.

Saat ini, pemerintah daerah masih terus mematangkan penjadwalan pembahasan internal sebelum seluruh rangkaian rancangan regulasi, baik Raperda maupun peraturan pelaksana pendukungnya, dilanjutkan ke tahap berikutnya.

“Koordinasi antar-instansi terus kami perkuat guna memastikan harmonisasi hukum daerah berjalan optimal,” Pungkas pitono.

Melalui langkah cermat dan terstruktur ini, Pemkab PPU optimis produk hukum yang dihasilkan ke depan tidak hanya taat asas terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang kuat serta mendukung kemajuan pembangunan di daerah.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *