Pemkab Penajam Paser Utara Unggah Dua Raperda ke JDIH untuk Uji Publik Selama Sebulan

PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus berkomitmen meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan regulasi daerah. Saat ini, Pemkab PPU tengah menyiapkan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan segera diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas lebih lanjut.

Kepala Bagian Hukum Setkab PPU, Pitono, menjelaskan bahwa sebelum naskah tersebut diajukan ke lembaga legislatif, pemerintah daerah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan. Dari total tiga rancangan yang disiapkan, dua di antaranya telah resmi diunggah ke publik untuk menjalani tahap uji publik.

“Karena di kewenangan di Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan itu, salah satunya memberikan kewenangan kepada draf Perda untuk ditampilkan ke JDIH supaya bisa diakses oleh masyarakat,” ujar Pitono.

Lebih lanjut, Pitono merinci bahwa dua Raperda yang kini tengah dibuka untuk mendapatkan masukan publik tersebut berkaitan erat dengan sektor strategis. Kedua rancangan itu mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah serta peraturan mengenai bangunan gedung, yang juga mencakup ketentuan perizinan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Melalui laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemkab PPU, masyarakat kami ajak untuk mengunduh dokumen rancangan peraturan tersebut secara mandiri,”kata pitono.

Proses uji publik ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan penuh agar setiap lapisan masyarakat dapat mempelajari substansi isi regulasi secara mendalam.

Partisipasi publik ini dinilai sangat penting agar substansi Raperda yang sedang disusun dapat benar-benar mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkaya materi muatan sebelum rancangan resmi memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD.

“Yang akan kita lakukan adalah memaksimalkan, khususnya terkait dengan pembahasan tiga Perda yang akan kita ajukan ke DPRD,” pungkas Pitono




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *