PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Penajam Paser Utara (PPU) tengah mematangkan rencana terkait pembangunan Sekolah Rakyat yang diharapkan menjadi sekolah pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak berprestasi dan mereka yang kurang mampu. Lokasi strategis di Lawe-Lawe telah disiapkan, dan kini Pemkab PPU menanti kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk mewujudkan impian ini.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemkab PPU, Nicko Herlambang menjelaskan bahwa persiapan lokasi di Lawe-Lawe sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan, meskipun ada beberapa detail minor terkait aset jalan yang masih dalam tahap perbaikan.
“Harapannya, sekolah ini akan menjadi solusi bagi anak didik berprestasi untuk mendapatkan pendidikan terbaik,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).
Lebih lanjut, inisiatif ini juga menargetkan pembiayaan penuh bagi siswa dari keluarga kurang mampu, mencakup biaya makan, dan bahkan beasiswa untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Komitmen Pemkab PPU ini menunjukkan visi yang kuat untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi bagi semua.
Meskipun belum ada penetapan resmi, Pemkab PPU mengindikasikan bahwa Sekolah Rakyat ini kemungkinan besar akan mulai beroperasi pada tahun 2026 atau 2027. Tugas utama Pemkab PPU dalam proyek ini adalah menyediakan lahan, yang telah berhasil diidentifikasi dan disiapkan di Lawe-Lawe.
“Kami sudah membantu untuk pekerjaan jalannya. Ada juga proyek yang sedang berjalan di sana,” terang Nicko.
Pembangunan fisik ini akan sepenuhnya dibiayai dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
“Kami tinggal menunggu keputusan dari pusat terkait anggarannya, karena yang membangun langsung dari pusat,” tambahnya, menegaskan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan proyek strategis ini.
Pemilihan lokasi di Lawe-Lawe bukan tanpa alasan. Area ini sebelumnya memang dialokasikan untuk pembangunan SD dan SMP, menjadikannya pilihan yang mempermudah proses perencanaan. Posisi yang strategis dan kepemilikan lahan oleh Pemkab PPU semakin memperlancar persiapan awal pembangunan.
Terkait sistem penerimaan dan seleksi siswa, rincian lebih lanjut akan dibahas setelah pembangunan fisik. Yang menarik, untuk operasional, Asisten I menyebutkan kemungkinan keterlibatan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Dinas Sosial (Dinsos) pada tahap awal, meskipun secara keseluruhan, sekolah ini akan tetap berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik).
“Mungkin tetap di bawah Disdik, namun untuk pembangunannya diserahkan ke Kemensos, larinya ke Dinsos dulu,” jelasnya, mengindikasikan pendekatan multidisiplin dalam pengelolaan sekolah ini.
Dengan segala persiapan yang matang dan dukungan dari pemerintah pusat, Pemkab PPU optimis Sekolah Rakyat ini akan menjadi solusi dalam menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berdaya saing, tanpa terkendala oleh latar belakang ekonomi.(Adv)
Penulis: Ayu
