PENAJAM – Setelah beroperasi secara konvensional sejak 2016, Pelabuhan Penajam kini resmi memasuki era digital. Peluncuran sistem digitalisasi ini diharapkan menjadi langkah maju untuk meningkatkan pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Alimuddin, dalam peresmian pada Senin, 4 Agustus 2025, menjelaskan bahwa meskipun pelabuhan sudah melayani operasional sejak lama, digitalisasi adalah fokus utama yang baru direalisasikan.
“Untuk digitalisasinya baru hari ini, kalau untuk operasionalnya sudah lama,. Ini adalah upaya kita untuk memberikan layanan yang lebih bagus dan lebih transparan kepada masyarakat,” ujar Alimuddin.
Sistem digitalisasi ini diharapkan dapat mendongkrak pendapatan daerah dari sektor retribusi pelabuhan. Alimuddin mengungkapkan bahwa tahun lalu, retribusi pelabuhan menunjukkan peningkatan yang menjanjikan.
“Tahun lalu meningkat, kurang lebih Rp8,6 miliar,” ungkapnya.
Dengan penerapan sistem baru ini, ia optimis retribusi tahun ini akan melampaui capaian tahun sebelumnya.
“Saya belum update data terakhir, tapi sepertinya sudah lebih dari separuh realisasi tahun lalu,” tambahnya, merujuk pada data hingga bulan Agustus.
Menurutnya, sistem digitalisasi ini akan memastikan setiap transaksi retribusi langsung masuk ke kas daerah melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), sehingga meminimalkan kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Pelabuhan ini sepenuhnya dikelola oleh Dishub PPU, dan saat ini belum ada rencana untuk menyerahkannya ke pihak ketiga. Alimuddin menyebutkan bahwa pelabuhan pernah dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda), tetapi hasilnya belum maksimal.
“Mungkin pengelolaannya yang masih perlu belajar,” katanya.
Ke depan, Dishub PPU memiliki rencana untuk merevitalisasi dan mengembangkan pelabuhan. Rencana ini termasuk penambahan bangunan, perluasan lapangan penumpukan, dan perbaikan sisi darat. Diskusi intensif saat ini sedang dilakukan dengan Kementerian Perhubungan untuk merealisasikan proyek berskala besar ini.
“Sementara ini kita masih diskusi dengan Kementerian Perhubungan. Ini yang bisa membangun skala besar adalah Kementerian Perhubungan,” jelas Alimuddin.
Ia menambahkan, pengembangan ini juga mencakup revitalisasi fasilitas yang sudah lama, seperti tangki timbun dan compair. Rencana ini baru akan berjalan jika Pemerintah Daerah telah menyerahkan hibah lahan kepada Kementerian Perhubungan.
“Saat ini masih milik pemda. Kalau hibah lahan sudah diserahkan, Kementerian siap membantu,” pungkas Alimuddin, menandakan bahwa proses ini adalah langkah krusial sebelum revitalisasi dapat dimulai.(Adv)
Penulis: Ayu
