Penajam Paser Utara– Polemik pedagang kopi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP PPU, Rakhmadi, menegaskan bahwa upaya penataan tidak boleh mematikan usaha kecil yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan keberlangsungan usaha rakyat. “Satpol PP bukan hanya bicara tentang aturan, tapi juga keberlanjutan ekonomi warga. Kita tidak ingin ada pedagang yang kehilangan mata pencaharian,” tegas Rakhmadi.
Ia mengakui, wacana pemusatan pedagang kopi ke satu lokasi memang memiliki potensi menciptakan keteraturan. Namun, di sisi lain, ada risiko persaingan yang terlalu ketat. Hal ini bisa berdampak pada turunnya pendapatan pedagang kecil.
“Kalau semua dipusatkan, persaingan akan semakin ketat. Itu bisa jadi tekanan baru bagi pedagang,” katanya.
Rakhmadi menambahkan, pemerintah akan melakukan kajian komprehensif sebelum mengambil keputusan final. Setiap langkah kebijakan, menurutnya, harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.
“Tujuan kita adalah tertib, tapi tetap manusiawi. Jangan sampai aturan yang ada justru menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Satpol PP berharap pedagang bisa lebih aktif menyuarakan aspirasinya. Dengan begitu, penataan yang dilakukan pemerintah benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
