PENAJAM – Tekanan keuangan hebat melanda Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada triwulan pertama tahun 2026. Selain harus melunasi sisa utang tahun lalu, pemerintah juga harus menyiapkan dana besar untuk keperluan belanja rutin dan wajib.
Kepala BKAD PPU, Muhajir, mengungkapkan bahwa saat ini Pemkab PPU masih memikul beban utang tahun 2025 yang nilainya mencapai Rp242 miliar.
Utang ini mayoritas merupakan pembayaran proyek fisik dan perencanaan kepada pihak ketiga (kontraktor).
“Beban paling berat itu memang kepada pihak ketiga, seperti pekerjaan fisik dan perencanaan. Kalau kita tidak kendalikan sekarang, nanti keuangan kita bisa jebol,” kata Muhajir, (20/2/26).
Selain urusan utang, tantangan besar lainnya adalah kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai yang jatuh pada periode awal tahun ini.
Muhajir memprediksi tekanan keuangan paling berat akan terasa hingga bulan Maret mendatang.
“Ada beban THR yang harus kita selesaikan paling tidak sampai Maret nanti. Jadi, kita harus hitung betul kemampuannya. Setelah urusan itu selesai, baru kita atur lagi temponya untuk memulai program-program lainnya,” jelasnya.
Meskipun kondisi sedang sulit, Muhajir meminta masyarakat dan pihak terkait tidak perlu panik.
BKAD sudah membuat simulasi antara pendapatan yang akan masuk dengan rencana belanja daerah.
Surat edaran mengenai pengendalian pelaksanaan APBD 2026 juga sudah diterbitkan sebagai panduan bagi seluruh dinas.
Jadwal lelang proyek pun tetap diatur agar berjalan sesuai urutan prioritas.
“Semua sudah kita hitung. Kita sudah punya peta jalan kapan kegiatan bisa dimulai. Intinya, semua akan berjalan secara bertahap dengan melihat mana yang paling mendesak untuk dikerjakan lebih dulu,” pungkasnya.
