PENAJAM – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), membawa berbagai dampak yang memerlukan perhatian serius. Anggota Komisi II DPRD PPU, Budi Sarwoto, menegaskan pentingnya langkah cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat proyek berskala besar tersebut.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Sepaku. Menurut Budi, genangan air yang dihasilkan dari aktivitas pembangunan proyek menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti, penyebab penyakit DBD.
“Genangan air dari proyek ini telah menyebabkan lonjakan kasus DBD di masyarakat. Pemerintah harus segera menjadikan penanganan kesehatan sebagai prioritas utama,” ujar Budi, Minggu (18/11/2024).
Selain masalah kesehatan, Budi menyoroti dampak dari kebijakan larangan transaksi tanah di area terdampak IKN. Kebijakan yang diberlakukan melalui surat edaran pemerintah provinsi ini bertujuan untuk menghindari konflik lahan. Namun, menurutnya, kebijakan ini memunculkan reaksi beragam di kalangan masyarakat.
“Sebagian warga mendukung kebijakan ini karena dapat mencegah persaingan kepemilikan lahan, tetapi ada juga yang keberatan karena merasa hak mereka terbatas. Pemerintah perlu mendengarkan masukan dari berbagai pihak,” jelas politisi asal Sepaku itu.
Dampak lain dari pembangunan IKN juga terlihat pada proyek Bendungan Sepaku dan intake air di Desa Sukaraja, yang memengaruhi lahan milik masyarakat. Budi menekankan perlunya pendekatan dialogis antara pemerintah dan warga untuk memastikan kebijakan yang diambil adil dan bermanfaat bagi semua pihak.
“Pemerintah harus secara aktif berdialog dengan masyarakat terdampak. Dengan begitu, pembangunan IKN tidak hanya berjalan lancar tetapi juga membawa manfaat nyata bagi warga lokal,” tambahnya.
Budi mengingatkan bahwa keseimbangan antara pengembangan IKN dan kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi prioritas pemerintah. Dengan langkah-langkah yang tepat, ia berharap masyarakat Sepaku dapat merasakan dampak positif dari pembangunan IKN tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan mereka.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar kebijakan yang diambil benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal,” pungkasnya.
