PENAJAM – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaludin, meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pembatasan tinggi kendaraan di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu. Kebijakan ini dinilai dapat mengganggu aktivitas petani sawit yang sangat bergantung pada akses jalan tersebut untuk mendistribusikan hasil panen.
“Jika angkutan sawit dihalangi atau pembeli tidak bisa masuk, hasil panen akan busuk. Ini jelas merugikan petani. Kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan konflik atau perselisihan di masyarakat,” ujar Jamaludin
Jamaludin menilai bahwa pembatasan tersebut kurang relevan, terutama karena jalan-jalan di Kecamatan Babulu sudah memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan wilayah lain. Sebagian besar jalan di Babulu bahkan telah menggunakan konstruksi rigid beton yang seharusnya mampu menahan beban kendaraan berat.
“Jalan-jalan di Babulu rata-rata sudah memakai rigid beton, yang berarti mampu menahan kendaraan besar. Dengan kondisi ini, pembatasan seperti itu rasanya tidak perlu diterapkan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa jalan yang rusak di wilayah tersebut cenderung jarang digunakan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah segera mengusulkan peningkatan kualitas jalan yang masih dianggap rentan.
“Kalau memang ada kekhawatiran soal jalan yang mudah rusak, solusinya adalah meningkatkan kualitas jalan tersebut dengan menggunakan rigid beton agar lebih tahan lama,” tambahnya.
Jamaludin berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang bijaksana dalam menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat, khususnya petani sawit, yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di wilayah tersebut.
“Kebijakan seperti ini harus diputuskan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, terutama para petani yang sudah berjuang keras untuk mengelola hasil panen mereka,” tutupnya.
