Samarinda – Pemerataan tenaga kesehatan di daerah pelosok Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menilai bahwa kesenjangan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi untuk memastikan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Kaltim.
“Masih banyak daerah pelosok atau pinggiran Kaltim yang minim tenaga kesehatan, sarananya ada tapi tidak seimbang dengan tenaga kesehatannya. Ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan,” ujar Fuad Fakhruddin, Jumat (15/11/2024).
Menurut Fuad, upaya pemerataan tenaga kesehatan memerlukan intervensi serius dari pemerintah daerah, termasuk insentif yang memadai bagi tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di pelosok.
“Kami di DPRD Kaltim terus mendorong agar pemerintah memberikan tunjangan tambahan, fasilitas yang layak, dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur kesehatan di pelosok.
“Selain tenaga kesehatan, fasilitas seperti puskesmas, alat medis, dan ambulans juga harus tersedia. Semua ini memerlukan koordinasi lintas sektor agar kebutuhan masyarakat terpenuhi secara menyeluruh,” tegas Fuad.
Selain itu, Fuad menambahkan, perlunya kebijakan jangka panjang yang berfokus pada penyediaan tenaga kesehatan berbasis kebutuhan daerah. Ia menyarankan adanya perencanaan yang terintegrasi antara data kebutuhan tenaga kesehatan di setiap wilayah dan pengalokasian sumber daya manusia.
Sebagai langkah awal, DPRD Kaltim akan mengusulkan penambahan anggaran di sektor kesehatan untuk tahun mendatang. Fuad juga mengajak institusi pendidikan kesehatan di Kaltim untuk berperan aktif melalui program pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa kesehatan.
“Tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Pemerataan ini bukan hanya tentang keadilan sosial, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Kaltim,” tutup Fuad Fakhruddin.
