PENAJAM – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menekankan pentingnya kreativitas dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2025. Dalam pernyataannya, Syahrudin menyebutkan bahwa meskipun APBD PPU 2025 diperkirakan menyentuh angka lebih dari Rp2 triliun, sebagian besar masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Sisanya masih bergantung pada pusat. Maka dari itu, semangat kita adalah bagaimana bisa mandiri secara fiskal. Dewan bersama pemerintah daerah harus terus mencari terobosan dan menggali potensi lokal,” ujarnya, Senin (5/5/2025).
Salah satu sektor penyumbang terbesar PAD saat ini adalah dari pajak dan retribusi daerah, terutama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kenaikan ini didorong oleh lonjakan transaksi jual beli tanah menyusul kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menyebabkan harga tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) meningkat tajam.
“Dengan masifnya transaksi tanah yang terjadi sejak adanya IKN, BPHTB kita langsung melejit. Banyak pelaku usaha, baik swasta maupun pemerintah, yang terlibat dalam aktivitas ini. Ini yang membuat BPHTB menjadi dominan,” jelasnya.
Namun, Syahrudin juga mengingatkan perlunya pengawasan terhadap mekanisme transaksi tanah, agar tidak terjadi manipulasi harga untuk menghindari pajak. Ia menyoroti praktik sebagian oknum yang mencoba menurunkan nilai transaksi agar bebas dari kewajiban BPHTB, terutama untuk nilai dibawah Rp60 juta.
“Ini yang harus kita awasi. Jangan sampai ada upaya manipulatif demi menghindari pajak. Kita butuh kerja sama, termasuk dari notaris, agar sama-sama berkomitmen membangun PPU,” tegasnya.
Syahrudin menyebut BPHTB masih memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD, asalkan pengawasan dan pendataan dilakukan dengan baik. Ia berharap pihak-pihak terkait memiliki kesadaran yang sama dalam menjaga transparansi dan integritas proses transaksi.
“Selama harga tanah di PPU masih tinggi dan transaksi berjalan aktif, BPHTB tetap jadi sumber PAD yang signifikan. Tinggal bagaimana kita pantau dan kawal bersama,” tambahnya.
Terkait perencanaan jangka panjang, Syahrudin juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi arah strategis pembangunan, termasuk proyeksi sektor-sektor pendukung PAD.
“RPJMD kita masih tahap rancangan awal dan baru saja disepakati. Mudah-mudahan tahun ini bisa rampung dan menggambarkan potret potensi yang lebih lengkap,” pungkasnya.
Dengan sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha, Syahrudin optimistis PPU bisa memperkuat basis pendapatannya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
