PENAJAM – DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mengusulkan agar bandara yang tengah dibangun di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat difungsikan sebagai bandara komersial. Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menilai bahwa penetapan status komersial tidak hanya akan memperluas akses transportasi, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Syahrudin, selama ini wilayah selatan Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada Bandara SAMS Sepinggan di Balikpapan. Padahal, posisi PPU justru memiliki potensi strategis yang bisa menjangkau wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
“Kami melihat ada peluang besar. Jika akses dari Kalsel seperti Tanjung Tabalong ke Penajam dibuka, masyarakat akan lebih memilih jalur ini karena lebih dekat dibanding ke Balikpapan atau Samarinda,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur jalan, terutama yang menghubungkan PPU dengan Kutai Barat. Saat ini, perjalanan dari Kubar ke PPU bisa memakan waktu hingga 10–15 jam melalui Samarinda. Namun, jika akses jalan diperbaiki, termasuk dengan tol, waktu tempuh bisa ditekan menjadi hanya 3–4 jam.
“Saat kondisi jalan buruk saja bisa 5 jam. Kalau jalannya bagus, bandara PPU pasti jadi pilihan, apalagi untuk masyarakat dari Kubar, Kalsel, bahkan Kalteng,” ungkapnya.
Syahrudin menyampaikan harapan agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan agar bandara di kawasan IKN tidak hanya difungsikan untuk kepentingan pemerintahan, tetapi juga dapat melayani penerbangan komersial sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Kalau statusnya komersial, akan ada pergerakan ekonomi. UMKM dan industri kecil bisa tumbuh, dan kita bisa dapat tambahan PAD yang tidak sedikit,” ujarnya.
Ia menegaskan, komersialisasi bandara akan menjadi salah satu kunci untuk memperkuat konektivitas antardaerah dan mendukung geliat ekonomi di kawasan selatan Kalimantan dan sekitarnya.
