PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara serius dukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus. Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai penyiapan lahan dan mekanisme penyaluran program.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Satgas ini beranggotakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi dan kewenangan terkait, memastikan setiap tahapan program berjalan lancar.
“Konsentrasi kami saat ini adalah mengarahkan pada lokasi yang lahannya sudah tersedia agar bisa segera masuk ke tahap konstruksi,” ujar Tohar, Kamis (28/8/2025).
Pembentukan satgas ini menekankan kolaborasi antarinstansi. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) bersama Bidang Aset bertugas mengidentifikasi lokasi yang ideal untuk pembangunan SPPG. Pemerintah menargetkan empat unit SPPG yang akan dibangun, dengan rincian dua di Penajam, satu di Babulu, dan satu di Sepaku. Setiap unit membutuhkan lahan seluas 800 hingga 1.000 meter persegi.
Selain itu, keterlibatan instansi lain juga menjadi kunci. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) dan Kementerian Agama (Kemenag) bertugas mendata jumlah siswa penerima manfaat di sekolah dasar dan menengah, termasuk madrasah. Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan bertugas memetakan sentra produksi pangan lokal untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang memadai bagi program MBG.
Tohar menambahkan bahwa meskipun standar mutu dan keamanan pangan berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN), pengukuran gizi tetap melibatkan Dinas Kesehatan daerah. Kementerian Dalam Negeri juga akan turun tangan melakukan eksaminasi lapangan untuk menilai kelayakan lokasi SPPG dari segi letak dan aksesibilitas. Upaya kolaboratif ini menunjukkan komitmen Pemkab PPU untuk menyukseskan program MBG.
Tohar menegaskan bahwa Pemkab PPU bergerak cepat dan serius untuk memastikan program ini berjalan sukses. Dengan dibentuknya satgas, setiap tahapan mulai dari penyiapan lahan hingga pendataan penerima manfaat dapat terkoordinasi dengan baik.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyukseskan program ini demi peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak di PPU,” tutup Tohar.(Adv)
Penulis: Ayu
