Komunikasi Perbaikan Jembatan Mahakam Sempat Terhenti Komisi II Soroti Dampak Rolling Pejabat BPJN

 

Samarinda — Komisi II DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti penanganan perbaikan fender dan dolphin Jembatan Mahakam setelah menemukan adanya jeda komunikasi cukup panjang dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Kondisi ini terjadi setelah insiden benturan kapal pada 26 Februari lalu dan dinilai turut memengaruhi lambatnya informasi yang mengalir ke publik.

Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, menjelaskan bahwa hambatan komunikasi bukan disebabkan kinerja perusahaan pelaksana maupun faktor teknis pengerjaan.

Menurutnya, akar persoalan terletak pada perubahan struktur pejabat di BPJN.

“Sejak rolling Kepala BPJN, komunikasi dengan Komisi II terputus. Tidak ada progres yang dilaporkan kepada kami, sehingga publik menganggap tidak ada tindak lanjut,” jelasnya.

Sabaruddin menambahkan bahwa situasi baru kembali membaik setelah kepala BPJN yang baru mulai menjalin koordinasi aktif. BPJN kini menyampaikan perkembangan secara berkala, termasuk kondisi pekerjaan di lapangan serta tantangan teknis yang dihadapi tim di bawah jembatan. Dengan komunikasi yang kembali tersambung, DPRD bisa memberikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat.

Ia menekankan pentingnya hubungan koordinatif antarlembaga agar tidak menimbulkan spekulasi publik. Menurutnya, keterbukaan data dan laporan rutin sangat dibutuhkan mengingat Jembatan Mahakam merupakan infrastruktur vital yang menopang mobilitas warga dan transportasi barang di Samarinda dan sekitarnya.

“Kami minta ke depan komunikasi jangan terputus lagi. Publik butuh informasi yang jelas, apalagi ini menyangkut infrastruktur vital,” tegasnya.

Dalam rapat pembahasan, BPJN juga melaporkan sejumlah hambatan teknis, termasuk padatnya arus lalu lintas kapal di bawah jembatan.

Aktivitas tersebut membuat pemasangan pancang pelindung tidak dapat dilakukan secara cepat dan membutuhkan pengaturan khusus.

Untuk menangani hal itu, Komisi II mengundang KSOP, Pelindo, dan Dinas Perhubungan untuk merumuskan pola pengendalian lalu lintas air sementara proses perbaikan berlangsung.

Sabaruddin juga mengingatkan bahwa hingga kini struktur pelindung jembatan masih belum terpasang sepenuhnya, sehingga risiko benturan kapal tetap tinggi.

Ia menilai situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut mengingat fender dan dolphin berfungsi sebagai penahan benturan yang dapat menyelamatkan kaki jembatan dari kerusakan.

Pada pernyataannya, ia menegaskan prioritas keselamatan sebagai hal yang tidak bisa ditawar.

“Ini yang kita khawatirkan. Kalau terjadi senggolan lagi, tidak ada pelindungnya. Ini harus menjadi prioritas bersama,” tuturnya. (Adv/DprdKaltim)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *