Ket. Foto: Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi.
Samarinda — Krisis kekurangan guru di Kalimantan Timur memasuki fase yang dinilai semakin genting. DPRD Kaltim menilai persoalan ini bukan lagi sekadar kekurangan tenaga pengajar, tetapi telah menjadi ancaman terhadap kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menyatakan kondisi kekurangan guru kini sudah mengganggu stabilitas penyelenggaraan pendidikan.
Ia menekankan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan rekrutmen jangka pendek saja, melainkan membutuhkan arah kebijakan yang lebih terukur.
“Kita bukan hanya kekurangan guru, tapi juga kekurangan rencana yang jelas untuk memenuhinya,” kata Darlis. “Angkanya besar, dan tanpa roadmap, kita hanya memadamkan api dari satu titik ke titik lain,” lanjutnya, Minggu (30/11/2025).
Data yang dibawa Darlis menunjukkan defisit yang signifikan: hampir 2.000 guru di SMK, sekitar 1.000 guru di SMA, dan sekitar 500 guru di SLB. Total lebih dari 3.500 kekurangan tenaga pendidik dinilai sebagai beban yang tak bisa lagi ditunda penyelesaiannya oleh pemerintah provinsi.
Dampaknya kini terlihat di sekolah-sekolah. Banyak guru mengajar melebihi batas ideal jam kerja, beberapa mata pelajaran tidak ditangani oleh tenaga yang sesuai kompetensi, dan sejumlah sekolah terpaksa melakukan pengurangan kelas atau penggabungan rombongan belajar.
Situasi ini, menurut Darlis, berpotensi menciptakan kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah di Kaltim.
Selain persoalan jumlah, Darlis menilai kompetensi guru juga harus menjadi perhatian. Pada era percepatan teknologi, guru dituntut mampu beradaptasi dengan metode pembelajaran baru, perangkat digital, dan kemampuan literasi teknologi yang lebih kuat.
“Guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, siswa kita akan tertinggal,” ucapnya.
Ia menegaskan kembali bahwa penyusunan roadmap pendidikan menjadi kebutuhan yang mendesak. Tanpa rencana jangka panjang yang terukur, Darlis khawatir kualitas pendidikan di Kaltim tidak akan mampu mengikuti arus perkembangan daerah maupun kebutuhan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia.
“Kita perlu memastikan para guru memiliki pengetahuan yang terus berkembang,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
