Ket. Foto: Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.
Samarinda — Dorongan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Benua Raya di Kutai Barat kembali menguat seiring tingginya keluhan masyarakat pedalaman soal lambatnya pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menilai bahwa persoalan akses selama ini menjadi bukti nyata perlunya wilayah administratif baru yang lebih dekat dengan sentra permukiman warga.
Ekti menjelaskan, wacana pembentukan Benua Raya sejatinya telah bergulir sejak 2019 melalui pembentukan tim persiapan di tingkat masyarakat.
Namun, ia mengaku hingga kini belum ada laporan maupun audiensi resmi dari tim tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Timnya memang sudah terbentuk, tapi komunikasi formal ke provinsi belum pernah dilakukan,” kata Ekti, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, pemekaran bukan sekadar pemisahan wilayah, tetapi strategi untuk mengatasi kendala geografis yang selama ini memperlambat pelayanan dasar.
Jarak antarkecamatan yang terlalu jauh serta keterbatasan infrastruktur membuat masyarakat di pedalaman sulit mengakses layanan administrasi, pendidikan, hingga kesehatan.
Ia mencontohkan pengalaman Kabupaten Mahakam Ulu yang menunjukkan dampak positif pasca-pemekaran. Pelayanan publik yang dulu tersendat kini dapat diakses lebih mudah karena jarak pusat pemerintahan menjadi lebih dekat.
“Mahulu itu contoh konkret, pemekaran membuat layanan langsung sampai ke warga,” ujarnya.
Selain faktor akses, Ekti menilai Benua Raya memiliki potensi ekonomi dan sosial yang cukup kuat untuk berkembang sebagai entitas daerah baru.
Sumber daya alam, kekuatan komunitas lokal, serta kebutuhan pembangunan yang mendesak menjadi alasan pemekaran patut kembali dipertimbangkan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dukungan tersebut harus berjalan dalam koridor hukum yang berlaku. Prosedur administratif mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat wajib dipenuhi sebelum wacana itu bisa melangkah lebih jauh.
“Kalau seluruh persyaratan dipenuhi sesuai aturan, saya yakin pemekaran Benua Raya bukan hanya mungkin terwujud, tapi juga akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
