PENAJAM – Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa 25 siswa di Penajam Paser Utara (PPU) memicu reaksi keras dari kalangan legislatif.
Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq Rahman, meminta pemerintah daerah segera bertindak tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelola dapur program tersebut.
Peristiwa ini menjadi sorotan tajam karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut baru saja diresmikan 10 hari lalu dan baru berjalan efektif selama satu minggu.
Ishaq menegaskan bahwa keselamatan nyawa siswa adalah prioritas utama. Ia meminta operasional dapur penyedia makanan dihentikan sementara waktu hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
“Saran saya, dengan kejadian ini dapur tutup dulu untuk dievaluasi. Jangan besok langsung dijalankan lagi karena kita belum tahu penyebab pastinya. Harus ada pemeriksaan dulu, makanan mana yang mengandung zat berbahaya,” ujar Ishaq saat memberikan keterangan pada Kamis (12/2/2026).
Ia mengaku sangat menyayangkan kelalaian ini bisa terjadi. Menurut laporan yang diterimanya, para korban mengalami gejala serupa seperti pusing, muntah-muntah, hingga sesak napas.
“Untungnya anak-anak ini ‘hanya’ mengalami muntah dan sesak napas, jangan sampai ada korban jiwa. Ini masalah serius,” tambahnya.
Berdasarkan pengakuan sejumlah siswa yang menjadi korban, terdapat kejanggalan pada aroma dan tekstur makanan yang disajikan. Beberapa siswa menyebut puding terasa kecut dan kuah sayur terlihat sangat kental.
Ishaq mempertanyakan apakah sajian tersebut sudah sesuai standar gizi yang ditetapkan. Ia juga menyoroti rasio tenaga ahli gizi dengan jumlah porsi yang dimasak setiap harinya.
“Kalau hanya satu ahli gizi tapi harus mengelola 1.000 porsi, ya jelas kurang. Kita harus tahu jam berapa makanan diolah, pakai wadah apa. Kalau makanan panas ditaruh di tempat yang tidak aman, zat kimianya bisa bereaksi,” jelasnya.
Terkait langkah ke depan, Ishaq Rahman akan segera berkoordinasi dengan pimpinan DPRD PPU untuk menjadwalkan rapat konsultasi mengenai insiden ini.
Ia bahkan memberikan usul ekstrem jika sistem pengawasan tidak kunjung membaik.
“Kalau saya pribadi, lebih baik dihentikan saja (program makanannya) dan diganti dalam bentuk uang yang diserahkan langsung ke orang tua,” Pungkas Ishak.
