PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyusun strategi besar untuk menyelaraskan dua program nasional sekaligus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengendalian inflasi daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengungkapkan bahwa saat ini Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) telah diperbolehkan menyusun menu makanan berbasis komoditas lokal. Hal ini dinilai sebagai peluang besar sekaligus tantangan bagi daerah.
Menurut Tohar, tantangan utamanya adalah bagaimana mengarahkan sumber daya lokal agar mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh dapur-dapur SPPG.
Pemerintah daerah berencana membangun “kanalisasi” atau jalur khusus bagi para petani dan produsen lokal.
“Kita ingin membuat petak jalan bagi para petani kita agar bisa langsung menyuplai kebutuhan ke SPPG. Jadi, ada jalur distribusi yang jelas sehingga produk lokal terserap maksimal,” ujar Tohar usai memimpin Rapat Koordinasi TPID di Penajam, Rabu (11/2/2026).
Langkah ini diambil agar SPPG tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasar konvensional.
Jika SPPG terus mengambil stok dari pasar umum, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan barang bagi masyarakat luas.
“Harapan kita, ini menjadi tuas pertumbuhan ekonomi baru di daerah, sesuai dengan amanah yang sering disampaikan Bapak Presiden,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemkab PPU menggandeng Bank Indonesia (BI) Perwakilan Balikpapan untuk memetakan kekuatan sumber daya yang ada.
Berbagai unit kerja seperti dinas pertanian, hortikultura, pangan, perikanan, hingga peternakan telah memaparkan data potensi mereka.
Tohar menekankan bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada rapat saja. Pihaknya akan melakukan kroscek mendalam terhadap menu-menu yang disusun oleh SPPG, baik secara mingguan maupun bulanan.
“Kita harus tahu menu mereka apa. Dari situ kita lihat produk lokal mana yang bisa masuk menyokong menu tersebut. Yang paling penting adalah kesinambungan suplai. Jangan sampai minggu ini ada, minggu depan kosong,” tegasnya.
Menanggapi usulan pelibatan asosiasi satu pintu dari pihak SPPG, Sekda menyambut baik ide tersebut. Namun, langkah awal yang akan diambil adalah memastikan kondisi riil di lapangan.
Ia mencontohkan daerah Gunung Steleng yang dikenal sebagai penghasil sawi. Jika petani perorangan kesulitan menyuplai dalam jumlah besar, pemerintah mendorong mereka untuk membentuk kelompok atau korporasi (sindikat produktif).
“Tugas dinas terkait adalah mengordinir dan membina para petani ini. Apapun kebutuhan SPPG, selama komoditas lokal mampu menopang, akan kita dorong penuh. Berapapun jumlah yang dibutuhkan,” pungkas Tohar.
