Ket. Foto: Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.
Samarinda – DPRD Kalimantan Timur mengingatkan adanya ancaman ketimpangan pendidikan antarwilayah jika Program Sekolah Rakyat tidak segera direspons serius oleh pemerintah provinsi. Program yang digagas Kementerian Sosial RI itu pada dasarnya ditujukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini berada di luar layanan pendidikan formal, terutama di kawasan terpencil.
Namun hingga saat ini, hanya Kota Samarinda yang dinilai memenuhi kesiapan untuk menjalankan program tersebut. Situasi tersebut menandakan bahwa pemerataan pendidikan di Kaltim masih jauh dari ideal meskipun akses sekolah menjadi agenda prioritas nasional.
“Dari sepuluh daerah, baru Samarinda yang menunjukkan kesiapan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi. Jangan sampai peluang untuk meningkatkan kualitas SDM justru terlewatkan,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, Jumat (5/12/2025).
Darlis, menyebut pendekatan Sekolah Rakyat sebenarnya dapat menjadi intervensi negara untuk memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi, termasuk bagi kelompok yang belum tersentuh fasilitas pendidikan konvensional karena persoalan infrastruktur atau kendala ekonomi.
Ia memandang program tersebut tidak hanya menyasar kegiatan belajar, tetapi juga aspek pembentukan karakter, penguatan keterampilan hidup, serta peningkatan literasi sosial di komunitas yang selama ini termarjinalkan.
Karena itu, kehadiran pemerintah provinsi diperlukan agar implementasinya tidak berat sebelah.
“Pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan perlu terjun langsung, tidak hanya menunggu inisiatif dari pemerintah kabupaten atau kota. Pendampingan teknis dan kolaborasi sangat diperlukan agar daerah lain segera dapat memenuhi persyaratan,” tutur Darlis.
DPRD Kaltim menilai keterlambatan daerah lain dalam memenuhi kesiapan program dapat memperdalam jurang ketimpangan layanan pendidikan, terutama di wilayah yang masih bergantung pada bantuan pusat.
Padahal, program tersebut bisa menjadi pintu masuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Jika tidak ada langkah cepat, ketimpangan pendidikan akan semakin melebar. Program seperti ini merupakan momentum penting yang tidak boleh disia-siakan,” ujarnya menambahkan.
Darlis berharap pemerintah provinsi segera mengambil peran aktif agar kabupaten/kota dapat mempercepat pemenuhan syarat teknis dan administrasi.
Menurutnya, kerja sama lintas pihak menjadi kunci agar pemerataan pendidikan benar-benar terjadi, bukan hanya di atas kertas.
“Dengan kolaborasi yang tepat, program ini diyakini mampu memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bumi Etam,” tutupnya. (Adv/DprdKaltim)
