PPU — Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memperketat kesiagaan dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah fasilitas peralatan yang dinilai sudah cukup mumpuni, tantangan besar masih dihadapi oleh para petugas di garis depan, mulai dari keterbatasan personel hingga persoalan anggaran.
Kepala DPKP Kabupaten PPU, Fernando Simanjuntak, menjelaskan bahwa sarana dan prasarana utama penunjang pemadaman saat ini sudah berada dalam kondisi yang baik dan dapat dimaksimalkan untuk operasi di lapangan.
“Dari sisi peralatan, fasilitas yang ada saat ini dinilai sudah cukup dan dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk mendukung proses penanganan di lapangan,” ungkap Fernando, (24/9/2026).
Ia merincikan, setiap posko penanganan di daerah telah dilengkapi dengan unit armada kendaraan yang bervariasi antara dua hingga empat unit. Seluruh armada tersebut dipastikan selalu dalam kondisi siap siaga untuk digerakkan sewaktu-waktu.
“Armada yang ada dipastikan dalam kondisi siap siaga karena petugas telah melakukan persiapan jauh-jauh hari guna menghadapi penanggulangan karhutla ini,” tuturnya.
Fernando juga menambahkan bahwa ancaman karhutla menuntut kewaspadaan penuh sepanjang waktu. Meskipun pada siang hari situasi terpantau aman tanpa insiden, potensi kemunculan titik api tetap diantisipasi secara sigap baik pada siang maupun malam hari.
Kendati demikian, ketersediaan alat yang memadai ini belum sepenuhnya diiringi dengan kelancaran aspek pendukung lainnya.
Fernando membeberkan bahwa kendala utama yang dihadapi di lapangan justru bersumber dari keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana prasarana penunjang di posko gabungan, serta faktor anggaran dan keuangan yang turut memengaruhi kelancaran operasional harian.
Dampak dari keterbatasan ini paling dirasakan oleh para petugas yang berjibaku di wilayah Babulu. Letak geografis wilayah tersebut membuat personel kerap kali harus mengambil tindakan tanggap darurat secara mandiri sebelum bantuan dari instansi lain datang.
“Terutama di wilayah Babulu, personel sering kali harus bekerja mendahului untuk menangani kejadian yang ada karena wilayah lain masih berada di tingkat kabupaten, sehingga mau tidak mau mereka harus menanganinya sendiri terlebih dahulu sebelum mendapatkan kedatangan pihak BPBD atau dinas pertanian terkait,” jelas Fernando.
Melihat berbagai dinamika dan hambatan operasional tersebut, DPKP PPU berkomitmen untuk terus berbenah. Ke depannya, pihak instansi akan secara rutin menggelar evaluasi berkala guna memastikan penanganan karhutla dapat berjalan jauh lebih efektif.
“Evaluasi ini juga diharapkan mampu mempererat sinergi lintas instansi agar penanggulangan bencana di Kabupaten PPU dapat diselesaikan secara komprehensif dan terpadu,” Pungkas Fernando.
