PENAJAM — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar uji coba layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah awal ini dilaksanakan secara perdana selama dua hari pada 31 Agustus hingga 1 September.
Kepala Dinas Dukcapil PPU, Waluyo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata bentuk kolaborasi strategis dengan pihak Otorita IKN.
Mengingat statusnya yang masih berada di tahap awal sosialisasi, tingkat kunjungan warga pada hari pelaksanaan perdana tersebut masih terpantau berkisar di angka puluhan orang.
“Kemarin waktu uji coba dua hari, pengunjungnya ada sekitar 30 sampai 35 orang, mereka mengurus berbagai keperluan, mulai dari KTP, urusan pindah domisili, hingga berbagai macam urusan kependudukan lainnya,” ujar Waluyo,(5/9/26).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jumlah warga yang hadir terbagi secara seimbang antara masyarakat umum serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengurus proses perpindahan berkas kedinasan.
Kehadiran pos pelayanan ini dirancang inklusif tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kecamatan Sepaku saja, melainkan terbuka secara luas bagi warga dari kawasan luar daerah terdekat seperti Riko atau Pemaluan yang membutuhkan akses dokumen kependudukan terpadu.
Menanggapi hasil evaluasi awal tersebut, pihak Dukcapil PPU telah menyusun proyeksi keberlanjutan program.
Rencananya, layanan jemput bola di MPP Otorita IKN ini akan diselenggarakan secara berkala setiap satu bulan sekali dalam durasi dua hari.
Evaluasi komprehensif akan terus dilakukan secara berkala guna mengukur tingkat antusiasme serta kebutuhan riil di lapangan.
“Jika kunjungan ke depan semakin ramai, jadwal pelayanan bahkan bisa ditingkatkan menjadi dua minggu sekali,” imbuh Waluyo.
Dalam aspek teknis operasional di lapangan, tim Dukcapil PPU memanfaatkan fasilitas kendaraan operasional khusus dan bergabung di salah satu gedung tower bersama jajaran instansi pelayanan publik lainnya.
Sebagai langkah penguatan ke depan, Waluyo berharap pihak Otorita IKN dapat membantu memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat pemerintahan desa dan kelurahan.
Dengan demikian, informasi mengenai kemudahan akses ini bisa terserap secara masif, sehingga semakin banyak warga yang memanfaatkan fasilitas layanan terdekat tersebut.
“Pihaknya juga berkomitmen untuk melayani setiap warga yang datang dengan standar pelayanan yang sama seperti di kantor utama Dukcapil,” pungkasnya.
