Diterima DPRD, Aliansi Honorer se Kabupaten Paser Gelar Aksi Damai Tuntut Pencabutan Edaran Kemenpan RB

BERITAKALTIMTERKINI.COM, Paser – Ribuan honorer atau para Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Paser formasi 2024 tahap pertama melakukan aksi damai serta audiensi dengan anggota DPRD Paser di ruang Bapekat Sekretariat DPRD Paser, Selasa (11/3/2025).

Aksi ribuan calon PPPK se Kabupaten Paser ini menuntut pencabutan surat edaran Kemenpan RB tentang Penundaan Pengangkatan PPPK.

Sebelum dilakukan audiensi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), mereka sempat melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Paser dengan penjagaan dari pihak keamanan.

Audiensi antara aliansi honorer dan pihak DPRD ini dipimpin wakil ketua II Hendrawan Putra didampingi Ketua Komisi I Kasri, Ketua Komisi II Syukran Amin dan anggota Agus Santosa, HM Nasir, Burhanudin, Zulfikar Yusliskatin, Acong Aspiyek, Nurhayati, Regina Fabiola dan hadir Kabag OPS Polres Paser Hendro dan Sekretaris DPRD M. Iskandar Zulkarnain,

Para peserta aksi menyampaikan beberapa aspirasi mereka terkait tertundanya pengangkatan PPPK yang awalnya Maret tahun 2025, diundur menjadi Maret 2026,

Selain itu, para peserta aksi yang mengatasnamakan Aliansi Kehormatan Se-kabupaten Paser ini meminta DPRD Paser sebagai penyambung lidah ke Menpan RB dan BKN RI, antara lain poin 1 meminta kepada Kemenpan RB untuk tidak menyamarkan memanggil CPPPK ke seluruh Indonesia berdasarkan waktu yang ditentukan, melainkan memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk dapat mengangkat CPPPK sesuai kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Poin 2 jika Kemenpan RB tetap dengan keputusannya pelantikan CPPPK di bulan Maret 2026, maka pasangannya meminta kepastian hukum status sebagai tenaga honorer selama masa transisi sejak 1 Januari 2025 sampai dengan Februari 2026.

Selanjutnya agar Surat Keputusan (SK) segera diterbitkan tanpa harus menunggu jadwal TMT serentak pada 1 Maret 2026.

Terkait beberapa poin tuntutan, Wakil Ketua ll Hendrawan Putra mengatakan di situ, DPRD akan mendukung penuh dan mengawal apa yang menjadi tuntutan dari kawan – kawan dari PPPK.

” Kami akan segera berkoordinasi dengan Kemenpan RB mengingat keinginan aspirasi teman teman CPPPK untuk segera disampaikan, diperjuangkan dan ditindak lebih lanjut ” ujar Politisi Partai Demokrat ini. (Humas DPRD)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *