*PPU* – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk program makan gratis di PPU akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat mengusulkan kisaran Rp15.000 per porsi, namun harga tersebut dinilai perlu disesuaikan mengingat perbedaan biaya hidup antara Pulau Jawa dan Kalimantan.
“Kami sudah membicarakan hal tersebut. Kita akan menyesuaikan harga dengan kondisi daerah, terutama harga bahan baku di Kalimantan,” jelas Raup.
Ia menambahkan bahwa harga per porsi masih dalam pembahasan, tetapi efisiensi dapat dicapai dengan memberdayakan sumber daya lokal, seperti beras dan bahan pangan dari petani di PPU. Langkah ini dinilai dapat menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas.
“Jika kita memanfaatkan sumber daya lokal, seperti beras dan bahan pangan lainnya, biayanya bisa lebih murah. Ini juga membantu mendukung ekonomi petani setempat,” ujarnya.
Raup menyatakan bahwa rincian anggaran dan implementasi program masih dalam tahap pembahasan. Namun, pihaknya memastikan kesiapan untuk menjalankan program ini begitu regulasi dari pemerintah pusat terbentuk.
“Kemungkinan program ini dapat dimulai sekitar awal tahun 2025. Anggarannya sudah diusulkan dalam rencana tahun depan,” tutupnya.
